Berita

.

Temu Wicara dengan Wakil Rektor II dan Presma Untirta

Hilis | Jumat, 13 Oktober 2017 - 15:50:32 WIB | be reader: 112 reader

Sebagai bentuk kerjasama dan koordinasi antara UPT Perpustakaan dan Organisasi kemahasiswaaan di Untirta, UPT perpustakaan mengadakan temu wicara dalam rangka membahas permasalahan sanksi keterlambatan mengembalikan buku dan program sosialisasi sms gateway. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Rektor bidang II (Umum dan Keuangan) Bapak H. Kurnia Nugraha, ST., MT., tim UPT Perpustakaan, Presma, dan perwakilan BEM Untirta. Temu wicara dilaksanakan di Ruang Rapat UPT Perpustakaan Untirta tanggal 12 Oktober 2017.

Dalam pembukaan temu wicara ini, Kepala Perpustakaan memperkenalkan lembaga Perpustakaan kepada mahasiswa, prestasi yang sudah diraih dan program kerja ke depan. Intinya kepala perpustakaan bahwa kebijakan perpustakaan mengenai sanksi pengembalian buku bertujuan untuk disiplin mahasiswa dalam mengembalikan buku, taat azas, tepat waktu mengembalikan buku. Sementara konsep Presma Untirta mengenai hal ini lebih menitik beratkan kepada keringanan bagi mahasiswa terkait dengan keterlambatan mengembalikan buku, ada batas kewajaran dan kemampuan mahasiswa apabila mereka terkena sanksi tersebut.

Wakil Rektor II dalam pengarahannya memberikan pencerahan dan berbagai opsi terkait permasalahan sanksi ini. Pada prinsip sanksi denda bukan sumber pendapatan PNBP, namun lebih kepada pembentukan karakter disiplin. Dan hal menariknya yaitu koleksi perpustakaan adalah aset, dan sanksi denda menjadi rambu-rambu jangan sampai mahasiswa terlambat mengembailkan buku. Diharapkan sanksi akan membuat mahasiswa menjadi jera. Kebijakan sanksi denda merupakan hal yang positif dan mahasiswa harus melihat dari sisi kemanfaatan bukunya bagi mahasiswa lainnya yang memerlukan buku tersebut, sehingga sirkulasi buku tersebut terus berjalan, bukan melihat dari besaran jumlah yang dikenakan kepada mahasiswa yang terlambat mengembalikan buku. Presma dan BEM sebagai penyambung mahasiswa harus mampu menyampaikan hal tersebut dan bukan membela mahasiswa yang lalai mengembalikan. Karena berdasarkan data dari sistem informasi perpustakaan, bahwa hanya 1% saja mahasiswa yang terlambat mengembalikan buku dari keseluruhan transaksi peminjaman. Itu artinya tidak ada masalah dengan database perpustakaan. Berarti ada kelalaian dari mahasiswa itu sendiri dalam mengembalikan buku. Ketentuan sanksi tetap harus diberlakukan jangan sampai dihilangkan karena aturan akan semakin menjadi longgar, tidak ada lagi rambu-rambu. Seperti halnya berlalu lintas ada rambu-rambunya. Begitu pula dengan peminjaman buku ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Wakil Rektor II menyarankan Presma dan UPT Perpustakaan silakan membicarakan dan memperbaiki hal ini namun tetap mengingatkan mahasiswa untuk tidak asal menyampaikan inspirasi, jangan menyalahkan lembaga karena sudah sesuai ketentuan. Diakhir pengarahannya beliau memberikan masukan kepada UPT Perpustakaan, bahwa pembayaran sanksi denda melalui virtual account perpustakaan dan ada sanksi pemblokiran sistem peminjaman serta regisrasi di awal semester bagi mahasiswa yang belum mengembalikan buku.

Opsi dari Warek II disambut dengan baik oleh UPT Perpustakaan dan mahasiswa. Sehingga kesepakatan yang dibuat mahasiswa adalah: besaran denda tetap, pemblokiran sistem pada saat UTS (per 3 bulan), warning via sms gate way dg warning 3 hari sebelum masa akhir peminjaman, pembayaran melalui rekening virtual account perpustakaan, dan kasus pembayaran denda dari tahun 2015 ke bawah melalui dispensasi Rektor.